Wakil Ketua FPKS: Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik Salah Sasaran dan Tujuan

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan kritik yang disampaikan oleh Anies Baswedan mengenai kebijakan pembelian listik disebut sebagai tindakan yang wajar. Ia mengatakan kritik Anies sangat logis karena pemberian tersebut memanglah salah sasaran dan salah tujuan.

“Kalau tujuan tersebut ingin meningkatkan penggunaan listrik agar terjadi penuruan emisi karbon jelaslah salah. Karena faktanya sumber energi untuk listrik masih diambil dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Sehingga tingkat emisi karbonnya masih tinggi. Jadi penggunaan kendaraan listrik hanya sekedar memindahkan sumber polusi karbon dari kendaraan ke pembangkit listrik,” ujar pria kelahiran 26 Mei 1963 ini.

Ia juga menyebutkan bahwa secara sasaran, pemberian ini juga tidak tepat. Karena yang mendapat adalah orang kaya.

Menurut legislator dengan daerah pemilihan Banten III ini, kebijakan tersebut tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial yang membahayakan. Apalagi jumlah subsidi yang akan diberikan cukup besar yaitu Rp70 juta/unit untuk pembeliat mobil listrik dan Rp7 juta/unit untuk pembelian motor listrik.

“Subsidi sebaiknya diberikan untuk kendaraan listrik angkutan umum agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmatinya. Selain itu subsidi ini juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga bisa berdampak pada berkurangnya tingkat kemacetan di beberapa ruas jalan,” jelas wakil ketua Fraksi DPR RI.

Ia menegaskan bahwa menolak kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik tersebut. Selain karena tidak tepat sasaran dan tidak tepat tujuan, subsidi ini juga bias kepentingan. Mulyanto juga menambahkan, mekanisme pemberian subsidi itu disampaikan kepada produsen bukan konsumen. Sementara diketahui beberapa perusahaan produsen atau importir kendaraan listrik dimiliki oleh pejabat Pemerintahan.

“Tanpa ditelisik lebih jauh masyarakat juga bisa merasakan adanya kepentingan pihak tertentu di balik kebijakan ini. Bahkan diketahui salah satu pejabat Pemerintah saat ini juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Produsen Kendaraan Listrik. Dengan begitu kebijakan pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik bisa menimbulkan kecurigaan publik,” tegas Mulyanto.***

Tags: , , ,