Oleh : Laksma TNI Pur Ir. Fitri Hadi S, M.A.P (Dewan Pakar PKS)
Tahun 2024 ditapaki, saat waktunya memilih Presiden dan Wakilnya pada Pemilu 2024 semakin dekat, Rabu 14 Februari sudah didepan mata. Saat yang paling menentukan untuk masa depan, setidaknya untuk 5 tahun mendatang bahkan untuk masa depan bangsa dan negara, menentukan pilihan siapa presiden dan wakilnya yang harus dipilih. Ada 3 (tiga) calon pasangan presiden dan wakilnya. Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 1 (satu) atau calon lainnya, Prabowo Gibran nomor urut 2 dan Ganjar Mahfud nomor urut 3.
Pasangan yang paling tidak disukai oleh rezim saat ini adalah pasangan nomor urut 1 Anies dan Cak Imin. Anies dianggap oposisi, bahkan ada yang memfitnahnya sebagai bapak politik identitas. Entah apa maksudnya politik identitas dan bapak politik identitas? Tentu semua tahu bahwa secara perorangan maupun kelompok menggunakan identitas. Kemudian ada pula yang mengatakan Anies dan Cak Imin atau PKS dan PKB ibarat air dan minyak yang tidak mungkin bersatu atau fitnah lainnya. Nyatanya Anies dan Cak Imin semakin solid demikian pula partai pendukungnya.
Sebagai pasangan yang pertama mendaftar ke KPU dan mempersatukan umat NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah yang semula tampak berjalan sendiri-sendiri kini mereka sejalan dalam menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Akankah NU dan Muhammadiyah bersatu sebagaimana pendirinya yang bersaudara sedarah, sebagaimana awalnya Islam adalah satu dan kini, bukanlah kebetulan pasangan Anies dan Cak Imin dalam pemilu 2024 pasangan urut nomor satu. Ini semua tentunya atas kehendak Allah Tuhan semesta alam.
Siapakah yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 untuk memimpin bangsa dan negara Republik Indonesia pada tahun 2024 sampai tahun 2029 ini?
Sebelumnya sempat didengungkan Jokowi 3 (tiga) periode atau perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi, namun rakyat tegas menolaknya. Mengapa rakyat menolak? Tentu rakyat merasakan negara saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ada beberapa hal yang menjadi pusat perhatian rakyat sehingga rakyat menolak jabatan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan Jokowi yaitu:
1. Presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden jelas melanggar konstitusi yang berlaku di Indonesia.
2. Pemerintah mengklaim hilirisasi hasil tambang telah menaikan nilai ekspor Indonesia, tapi kenyataanya kemana hasil tambang itu semua? Rakyat tidak merasakan termasuk rakyat yang berada disekitar area pertambangan yang kenyataannya dikelola oleh bangsa asing. Disisi lain hutang negara terus meningkat dan BUMN banyak yang bertumbangan terbelit masalah keuangan atau hutang.
3. Kemudian pemerintah juga mengklaim pertumbuhan meningkat diatas 5%, pendapat perkapita juga diklaim meningkat, namun justru bila mau jujur sebenarnya kemiskinan yang meningkat. Barang barang kebutuhan pokok semuanya naik sedangkan disisi lain gaji pegawai atau buruh tidak naik, sebaliknya nilai rupiah terus turun terhadap mata uang asing, itu berarti dari ketahun ketahun daya beli rakyat semakin turun. Ini berarti klain kesejahteran yang dikalim naik naik hanya dinikmati sebagian kecil rakyat Indonesia, ini berarti ketimpangan antara simiskin dan sikaya semakin membesar. Salah satu fakta yang Ironis adalah berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19 sedangkan rakyatnya yang berjumlah ratusan juta berjuang hanya sekedar untuk dapat hidup.
4. Tidak impor beras dan tidak impor kebutuhan pokok lainnya ternyata hanya sebatas rayuan atau janji politik belaka dan tetap saja beras impor dan kebutuhan pokok lainnya masuk ke Indonesia. Parahnya tidak jarang kebutuhan pangan dari impor masuk pasar justru disaat petani sedang panen raya. Akibatnya harga jual produk petani Indonesia jatuh harganya dipasaran. Petani Indonesia selalu dalam ketidak pastian harga jual produknya, bahkan hal yang lebih menyedihkan, produk para petani harga jualnya dalam ketidak pastian rugi atau untung dan biaya produksi seperti pupuk mahal.
Disisi lain uang negara lenyap tanpa pertanggung jawaban pada proyek Food Estate. Inilah proyek aneh bin Ajaib, mungkin saking bingungnya pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, sehingga Kementrian Pertahanan mendapat tugas dari pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dengan nama Food Estate. Hasilnya? Merusak lingkungan.
5. Pembangunan IKN baru di Penajam Kalimantan Timur tidak jelas pertimbangannya apa sehingga ibu kota harus pindah, untuk kepentingan siapa IKN pindah, dan disiapkan untuk kepentingan apparat pemerintah pusat atau kepentingan rakyat Indonesia?, dananya begitu besar yaitu sekitar 466 Triliun. Dulu konon sejak jaman Sukarno dicanangkan IKN pindah, namun tidak juga terealisir karena patut diduga tidak masuk skala prioritas. Buktinya IKN tidak masuk dalam RPJP dan dalam RPJP tahun 2005-2025 juga tidak ada, namun entah dari mana asal usulnya pembangunan IKN tiba tidak dikebut.
6. Penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi tampak tebang pilih, tumpul keatas tajam kebawah dan lebih spesifik lagi tumpul keteman tajam kelawan. Kasus kematian petugas pemilu tahun 2019, total ada 894 yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit tanpa diselidiki kejelasan penyebabnya, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Demikian pula kasus kematian remaja 15 tahun bernama Harun Al Rasyid tidak ada kejelasan sampai saat ini. Harun merupakan korban tewas dalam kerusuhan di kawasan Slipi, Jakarta Barat, 22 Mei 2019 lalu. Ini semua menunjukan penegakan hukum telah disalah gunakan, penegakan hukum dilakukan untuk kepentingan penguasa.
Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal melaksanakan tugasnya seperti yang diamankan dalam UUD 1945, bahkan saat ini dapat dikatakan negara dalam bahaya, bahaya hutang ke China yang terus menumpuk ditengah klaim atau aneksasi China pada wilayah perairan Indonesia di kepulauan Natuna serta semakin beratnya kehidupan rakyat Indonesia disatu sisi dan ambisi proyek mercusuar Jokowi IKN dan KCIC. Lalu siapa yg dapat memghentikan penumpukan hutang dan siapa pula yang mampu menegakan hukum tanpa pilih bulu atau siapa yang dapat memperbaiki negara yang sedang tidak baik baik saja saat ini?
Jawabnya bukan pada Presiden 3 periode, bukan pada perpanjangan masa jabatan presiden dan bukan pula pada orang orang yang menjadi kroni presiden Jokowi. Begitu pula dengan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, partai penguasa dan partai pendungungnya saatnya mundur kepinggir, untuk merenung diri atas apa yang telah mereka lakukan selama berkuasa dinegeri ini. Lalu siapa yang dapat menghentikan mereka itu? Jawabnya pasti adalah seluruh Rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih pada Pemilu 2024. Pastikan seluruh rakyat tidak kembali terperosok kelubang yang sama, pastikan rakyat tidak memilih kelompok mereka lagi.
Lalu rakyat memilih siapa? Jawabnya tegas dan pasti Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar dipilih sebagai Presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Juga rakyat didorong untuk memilih anggota legistlatif dari partai pendukungnya yaitu PKS, Nasdem dan PKB, juga partai Umat yang bergabung belakangan.
Satu hal yang perlu diketahui, mengapa, kenapa sih mereka NU dan Muhammadiyah atau Nasdem, PKS dan PKB bisa jalan seiring mengusung Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden? Sungguh bersatunya kekuatan Nasdem, PKS dan PKB adalah suatu kekuatan yang tidak tertandingi. Nasdem adalah partai nasionalis, basis masa Nasdem terutama dari kalangan nasionalis dan tidak berdasarkan agama. PKS membangun organisasi dari dasar, dari militansi akar rumput dimulai dari kampus kampus, yang tidak berbasis keislaman di Universitas Universitas Indonesia. Karena dimulai dari gerakan dakwah dan pendidikan berdasarkan agama Islam maka partai beranggotakan banyak dari kalangan Muhammadiyah. Namun PKS terus bebebenah diri, kita tahu Islam adalah rahmad Allah Tuhan semesta alam sehingga PKS adalah partai yang terbuka, terbuka bagi bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila dan tunduk pada UUD 1945.
Karena itu, tidak mengherankan purnawirawan TNI dan Polri, dari kalangan perwira tingginya sampai kepangkat yang paling bawah berbondong bondong masuk PKS. Para purnwirawan tersebut bukan mencari pamrih atau imbalan uang masuk ke PKS, dan mereka bukan pula untuk menjadi calon kepala daerah atau anggota legislativ melalui PKS. Mereka bergabung ke PKS karena menyadari negara tidak sedang baik baik saja. Dalam pandangan mereka PKS adalah partai yang paling konsisten membela rakyat, tidak tergiur oleh materi yang tidak halal. PKS konsisten membela rakyat bukan saja melalui DPR, juga PKS tahu betul apa kehendak rakyat Indonesia sehingga PKS memilih Anies Rasyid Baswedan sebagai Gubernur DKI, mengawalnya selama Anies menjabat dan mencalonkan Anies sebagai Presiden pada pemilu 2024.
Nahh, sekarang, kalau TNI Polri purnawirawan sudah jatuh cinta pada PKS, mengapa anda tidak? Nasib bangsa ditangan anda, semoga Allah memudahkan dan meredhoi segala urusan kita. Aamiin.***
Puncak Trawas Mojokerto, penghujung Desember 2023
