“Kita ingin kejadian yang kemarin (black out) menjadi perhatian serius bagi Bright PLN Batam. Sebab banyak memukul banyak pihak seperti masyarakat, industri, pariwisata, ekonomi dan lain sebagainya,” kata Yusuf usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kepri bersama Bright PLN Batam di Graha Kepri, Rabu (4/1/2023).
Selanjutnya, menurut dia, Batam merupakan kota yang strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura.
Dengan kondisi demikian, kata Yusuf, Bright PLN Batam harus memastikan pasokan energi listirk di Batam aman dalam segala macam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.
“Termasuk adanya penambahan-penambahan permintaan baru dengan adanya industri baru atau investor baru yang membuka usaha di kota Batam,” ujar politisi PKS ini.
Kemudian Yusuf juga meminta Bright PLN Batam agar bersungguh-sungguh menunaikan kompensasi terhadap masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2017.
“Berdasarkan Pasal 6 Pergub 22 tahun 2017, dijelaskan bahwa PT PLN Batam wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10 persen dari biaya atau rekening minimum,” kata Ketua DPD PKS Kota Batam ini.
Selanjutnya pelajaran yang menjadi perhatian atas pemadaman listrik total, lanjut Yusuf, agar setiap kantor-kantor pelayanan publik di Provinsi Kepri memiliki mesin cadangan atau genset agar penyelenggaraan pelayanan publik tidak terganggu.
“Khususnya di Kantor Imigrasi, jangan sampai orang yang mau pergi ke mancanegara terhambat atau terganggu karena akan memalukan Indonesia sebagai negara di mata negara lainnya,” ujarnya.
Selanjutnya, akan ada RDP lanjutan di bulan Maret mendatang untuk menindaklanjuti rapat hari ini. Dan meminta agar PT PLN Batam dapat memberikan checklist dan SOP recovery.
